KOMPAS : Dugaan Pungli PPDB, Wali Kota Batam Copot Kepala SMPN 10 Sei Panas

BATAM, KOMPAS.com – Tim Saber Pungli Polresta Barelang mengamankan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Sei Panas, Batam, terkait kasus dugaan pungli penerimaan peserta didik baru ( PPDB) 2018.  Wali Kota Batam Muhammad Rudi tidak tinggal diam, dia langsung mencopot jabatan dan mengganti keduanya. “Secepatnya keduanya saya ganti, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mencarikan penggantinya dan kalau bisa diluar dari SMP Negeri 10 Sei Panas, Batam,” kata Rudi, Selasa (17/7/2018). Rudi mengaku sepenuhnya menyerahkan hal ini kepihak kepolisian. Dia juga tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pihak lain yang bermain-main dengan PPDB terutama pada kepala sekolah SMP dan SMA di wilayahnya.  Baca juga: Diduga Pungli PPDB, Giliran Kepala SMPN 10 Dibawa Tim Saber Pungli “Saya akan memberikan sanksi tegas untuk yang bermain-main dengan PPDB, karena saat ini Pemko Batam sedang berupaya menyukseskan program pemerintah mengentas kebodohan. Jadi kalau ada yang main-main dengan PPDB, siap-siap menerima sanksinya,” jelas Rudi. Ditanyai keberadaan Komite, Rudi mengaku seluruh komite sudah tahu dan paham dengan tugas dan fungsinya, dan jika ada komite yang menyimpang itu berarti Komitenya yang tidak amanah. “Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah, baik tingkat sekolah dasar maupun SMP untuk tidak meminta uang, tapi tetap juga ada yang menyimpang. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat jika ada yang dimintai uang untuk memasukan putra-putrinya, bisa segera melaporkan hal ini ke saya,” pesan Rudi. Rudi juga berharap agar para orangtua tidak memaksakan putra-putrinya untuk bersekolah di sekolah negeri. Baca juga: 244.000 Siswa Lulus PPDB Jawa Barat 2018 “Ya kalau nilainya memang tidak cukup, jangan coba-coba untuk membayar sekolah, karena jika ketahuan saya tidka segan-segan melaporkan hal itu ke Polisi,” tegas Rudi. Disinggung siapa saja yang telah melakukan pembayaran di SMP Negeri 10 Sei Panas, Rudi mengaku belum mengetahui hal itu. “Kita tunggu saja hasil pemeriksaan pihak kepolisian, karena sepenuhnya kasus ini kami serahkan ke pihak Kepolisian,” ungkap Rudi. Sebelumnya Tim Saber Pungli Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus dugaan pungli PPDB di SMP Negeri 10 Sei Panas, Batam. Bahkan dari tangan Ketua Komite SMP Negeri 10 Sei Panas, Batam. Tim saber pungli berhasil mengamankan uang ratusan juta yang diduga uang dari hasil pemberian dari orangtua calon siswa-siswi yang ingin putra-putrinya bisa bersekolah di sekolah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dugaan Pungli PPDB, Wali Kota Batam Copot Kepala SMPN 10 Sei Panas”,

Sumber: https://regional.kompas.com/read/2018/07/17/14114071/dugaan-pungli-ppdb-wali-kota-batam-copot-kepala-smpn-10-sei-panas.
Penulis : Kontributor Batam, Hadi Maulana
Editor : Aprillia Ika

Share This:

Batam Pos :Terbatas Anggaran, Pemko Batam Bertahap Bangun Sekolah Mangkrak

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan pembangunan 14 sekolah mangkrak tidak bisa dilanjutkan sekaligus. Alasannya, keterbatasan anggaran.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Wan Darussalam, menyebutkan pembangunan lanjutan sekolah tersebut akan dilakukan bertahap.

“Dari 14 itu, dua sudah dibangun Tahun 2018 ini, cuma detailnya coba tanya Hendri Arulan (Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, red),” ucap Wan, Selasa (24/7).

Ia mengatakan, sejatinya pada 2019 mendatang ada sekolah yang juga akan dibangun. Namun sayang, lagi-lagi Wan tidak hafal sekolah mana yang akan dibangun. Sementara hingga berita ini ditulis Hendri Arulan tidak merespon ketika saat dikirimi pesan singkat maupun ditelepon.

“Pembangunan ada juga 2019 nanti, tapi kita lihat karena kita kan ada tunda bayar,” ucap dia.

Ia mengaku, Pemko Batam tak cukup punya anggaran untuk membangun sekaligus 14 sekolah tersebut.

“Mana ada duit bangun semua 14 itu, piti butuh banyak. Kalau ada hepeng itu, maunya memang dituntaskan,” papar dia.

Dalam hal ini ia berharap pendapatan andalan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tanpa kendala. Namun sayang kini Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam terkendala.

“Kita butuh kareankan 20 persen dalam komposisi APBD kita untuk pendidikan,” ucap dia.

Soal IPH, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pendapatan atas BPHTB dan PBB triwulan pertama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) merpakan bagian dari penyelesaian IPH triwulan pertama tahun lalu, sementara IPH triwulan sesudahnya belum berdampak pada PAD Batam.

“Ini yang kami harapkan ada perbaikan,” ucap Amsakar, belum lama ini. (iza)

Sumber : https://batampos.co.id/2018/07/25/terbatas-anggaran-pemko-batam-bertahap-bangun-sekolah-mangkrak/

Share This: