SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN ANGGARAN 2017

KLIK DISINI

Tatap Muka DISINI

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
GURU PNSD TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertandatangan di bawah ini:
NIP/ Nama : 197201302010012004/ SURYANITA, S.S
NPWP/ NUPTK : 689613867-215000/9462750652300012
No Peserta/ NRG : 13316015710364/131571772002
Pangkat/ Gol.Ruang/TMT : IIIB/ 01-01-2010
PendidikanTerakhir : STRATA 1/S1- SASTRA INGGRIS
(Sesuai SK terakhir yang dimiliki)
Unit Kerja : SMP NEGERI 51Batam
DinasPendidikan Kota Batam

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sesungguhnya,bahwa saya telah memenuhi
persyaratan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD periode Triwulan III Tahun
Anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai ketentuan perundang-
undangan sebagai mana direalisasikan dengan pelaksanaan proses pembelajaran/
pembimbingan tatap muka per minggu Tahun Pelajaran 2017/ 2018 dan saya
bertanggung jawab penuh secara hukum atas pernyataan saya ini.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak
benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, maka Saya bersedia
dituntut secara hokum dan menanggung kerugian tersebut dan mengembalikan tunjangan
yang telah Saya terima ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota
BatammelaluiDinasPendidikan Kota Batam.
Mengetahui/ menyetujui Batam, 30 September 2017
AtasanLangsung Yang Bersangkutan

ARIS DJAFRIL, S.Pd SURYANITA, S.S
NIP. 19810430 200604 1 010 NIP. 19720130 201001 2 004

Share This:

Contoh Berkas Pencairan Sertifikasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa dengan sertifikasi guru. Dia melihat hanya sebagai prosedur untuk mendapatkan tunjangan.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa, (10/7/2018).

“Sekarang sering sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa,” katanya.

Padahal, kata Sri Mulyani, program sertifikasi itu idenya. Ia mengaku senang hal itu diwujudkan.

Sri Mulyani melihat sertifikasi guru saat ini tidak menggambarkan profesionalisme dan tanggungjawab mereka dalam mengajar.

Dia berharap, guru bersama pemerintah memikirkan persoalan ini.

Sebab, menurutnya, 20 persen atau Rp 444 triliun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 digunakan untuk sektor pendidikan.

Sri Mulyani mengatakan konstitusi Indonesia mengharapkan keberpihakan kepada sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan menjadi hal yang sangat penting.

Setiap tahun, kata Sri Mulyani, anggaran untuk pendidikan naik. Hal ini seiring dengan naiknya APBN.

Anggaran pendidikan pada tahun 2009 sekitar Rp 160 trilun, pada 2013 naik menjadi Rp 332 triliun, dan pada 2017 juga naik menjadi Rp 419,8 triliun.

Menurut Sri Mulyani, mekanisme anggaran seperti ini berbahaya. Hal ini dapat memicu keteledoran dalam merancang penggunaan anggaran.

“Bukan bahaya mengalokasikan anggaran pendidikan, tapi mekanismenya,” ujarnya

Sri Mulyani, yang memang tumbuh dalam keluarga pendidik, juga menilai desain pendidikan Indonesia perlu dipikirkan lebih keras.

“Kalau misal dapat 20 persen, ini dipakai strateginya gimana? Apakah gaji, perbaikan kualitas guru, sekolah, atau teknologi?” ucapnya.

Sri Mulyani juga mengatakan PGRI merupakan pilar penting yang tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan dan tunjangan guru.

Tetapi juga untuk memperjuangkan hasil pendidikan yang baik.

“Integritas pendidik adalah nilai yang tidak bisa diperjualbelikan,” tuturnya.

Editor       : Nurul Indra
Sumber   : kompas.com

Untuk berkas pencairan Klik Disini

Share This: