Dokumen 1 20172018

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup dan selalu berubah lantaran mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan budaya masyarakat. Pendidikan dari masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat, demikian juga piranti pendidikan yang canggih, oleh sebab itu perubahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah diakibat oleh majunya dunia pendidikan, pendidikan tidak hanya merambah dunia nyata akan tetapi sudah merambah dunia maya, yang menurut pemikiran lama masih dalam bentuk khayalan dan angan-angan, sekarang sudah dalam bentuk kenyataan.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan era informasi dan globalisasi sewajarnyalah Indonesia tanggap terhadap perkembangan tersebut seperti dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga dengan pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri yang mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang standar nasional pendidikan serta pasal 36 tentang Kurikulum. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga dengan jelas mengatakan tentang Kurikulum Tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Regulasi ini akan berdampak dengan adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang mengacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

Konsep desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di sekolah.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada dilingkungan peserta didik dan daerah.

Hasil implementasi Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), telah melahirkan kebijakan berupa  diimplementasikannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah.

Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :

  1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  2. Belajar untuk memahami dan menghayati,
  3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
  4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain,
  5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau biasa disebut PAIKEM.

Seperti disadari bersama bahwa SMP Negeri 19 Batam – Kota Batam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan pendidikan nasional, tentunya akan mengikuti arah baru dari kebijakan penggunaan kurikulum dimaksud. Dalam hal ini, maka penyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Batam – Kota Batam dimaksudkan sebagai upaya awal dalam mendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dan sekaligus sebagai upaya ke arah peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan Program Pendidikan yang ada pada SMP Negeri 19 Batam – Kota Batam  dari Program Pendidikan Jangka Menengah dan Jangka Panjangnya, maka penyusunan kurikulum sekolah ini mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan potensi dan kawasan di lingkungan SMP Negeri 19 Batam – Kota Batam yang letak geografisnya berada di daerah kota Pulau Batam dan komunitas yang heterogen atau beragam.

Satuan pendidikan merupakan pusat pengembangan budaya. Kurikulum SMP Negeri 19 Batam tahun ini mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di sekolah. Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tertentu tetapi diintegrasikan pada setiap pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri. Strategi penyampaiannya tidak bersifat informatif tetapi lebih bersifat keteladanan. Pendidik sangat menentukan keberhasilan pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di SMP Negeri 19 Batam

Potensi –potensi yang dimiliki dan karakteristik  SMP Negeri 19 Batam

a. Peserta didik

Peserta didik yang ada di SMP Negeri 19 Batam umumnya bersasal dari Pulau Jaloh, sedangkan hanya sebagian kecil siswa yang berasala dari Pulau Cengkui dan Pulau Pecung Kec. Belakang Padang karena letak  SMP Negeri 19 Batam dipisahkan oleh selat dan laut sehingga membuat SMPN 19 Batam menjadi pilihan terakhir

b. Pendidik

Pendidik di SMP Negeri 19 Batam  rata-rata usia produktif dengan kualifikasi Sarjana (S1) sudah mencapai 80 %. Pendidik yang sudah tersertifikasi 10 % dan 70% bertempat tinggal sekitar Pulau Jaloh, sehingga sebagian besar guru SMP Negeri 19 Batam tidak menggunakan alat transportasi.

c. Saran Prasarana

Luas Tanah SMP Negeri 19 Batam mencapai 7.200 m2, yang didalamnya terdapat bangunan ruang belajar 3 Ruang, Laboratorium IPA 1 ruang, Perpustakaan mini 1 ruang yang diperoleh dari ruang labor, Laboratorium Komputer mini yang disekat dekat laboratorium, kopsis yang digabung dengan ruang kantor, , kamar mandi/WC peserta didik 2 ruang

d. Pembiayaan

Pembiayaan operasional sekolah sepenuhnya didanai dari dana BOS dan dana Rutin Sekolah. Sedangkan untuk pembangunan gedung- gedung baru atau rehabilitasi gedung SMP Negeri 19 Batam sering mendapatkan bantuan dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.

e. Program

SMP Negeri 19 Batam mempunyai program-program unggulan  misalnya :

e.1 Program religius

Program ini merupakan bentuk implementasi dari Visi sekolah. Adapun kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan adalah sholat dhuhur berjamaah (tentatif) , sholat jumat berjamaah, yang wajib diikuti seluruh  peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang muslim.

10 menit sebelum pembelajaran dimulai wajib membaca Al Qur’an bagi yang beragama Islam1.

e.2  Program Peduli Lingkungan

Program ini dilaksanakan harian, dimulai pukul 07.00 sd 07.25 oleh semua warga sekolah sesuai dengan lokasi masing –masing dengan membersihkan lingkungan menata taman, merawat taman.

Diadakan lomba penghijauan pada saat hari bumi atau hari lingkungan.

e.3  Pengembangan SDM

Pengembangan SDM diikuti oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang dilaksanakan setiap hari sabtu

Melaksanakan  lomba cerda cermat .

f. Komite Sekolah

Komite sekolah yang ada SMP Negeri 19 Batam keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi Sekolah, sebagi mitra Komite SMP Negeri 19 Batam, sangat banyak membantu memberi masukan kepada  sekolah dalam menyusun program mapun membantu mengawasi pelaksanaan program tersebut sehingga apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan baik

g. Dinas Pendidikan

Peran serta Dinas Pendidikan Kota Batam dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik di SMP negeri 2 Krian sangat dirasakan misalnya dengan  diadakannnya monitoring dan evaluasi kinerja pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

h. Asosiasi Profesi

Asosiasi profesi yang ada baik di Tingkat Kota Batam seperti MGMP, manfaatnya sangat dirasakan oleh pendidik di SMP Negeri 19 Batam, karena melalui wadah etrsebut para pendidik dapat bertukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang harus disiapkan maupun kesulitan –kesulitan materi pembelajaran yang dialami pada saar pembelajaran.

i. Pengembangan Instrumen

Untuk mendukung terlaksanannya program dengan baik, maka perlu dibuatkan instrumen. Instrumen yang sudah dikembangkan di SMP Negeri 19 Batam antara lain analisis hasil penilaian, analisi butir soal, analisis kegiatan pengembangan SDM, analisis program lingkungan.

Selengkapnya

Share This:

Diklat SKP PKB KTI 2016

SALINAN

PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR  35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang  : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

16  Tahun  2009 tentang  Jabatan Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan  Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan  Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia


Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang  Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru  dan


Dosen  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2005


Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4586);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian


Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2008


Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional   Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan  Pemerintah Nomor  74 Tahun 2008 tentang  Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan  Bersama Menteri  Pendidikan Nasional  dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor

14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK  TEKNIS PELAKSANAAN  JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)  Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan  jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian,  beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.

(2)  Guru yang mempunyai kinerja rendah wajib mengikuti pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3)  Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah dapat menunjukkan

kinerja baik, diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 4

Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr.A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM. NIP 196108281987031003

Share This:

Contoh RKS Sekolah

SMPN 19 Batam berada di Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang Batam. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terletak di daerah hinterland. Sebagian masyrakat beranggapan sekolah  hinterland adalah sekolah yang mempunyai mutu di bawah standar. Kalau diukur dari fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dan diperbandingkan dengan sekolah yang berada di batam, memang diakui fasilitas dan sarana prasarana tidak memenuhi standar yang ada, tetapi seiring perkembangan zaman pemerintah tidak menutup mata atas kekurangan ini, dibuktikan pada tahun 2009 Pemko Batam memprioritas pembangungan pendidikan di daerah hinterland.   Pada tahun 2009 Laboratorium sudah berdiri di lingkungan SMP 19 Batam. Kemudian pada tahun 2011 guru PNS yang bertugas sudah mencapai 85%. Ini semua membuktikan bahwa Pemerintah serius membenahi pendidikan di daerah hinterland. Kalau diukur dari kuantitas siswa, SMPN 19 Batam sudah bisa dijadikan RSBN, karena jumlah siswa dalam satu kelas paling banyak adalah sejimlah 20 orang. Ini sangat mendukung dalam proses belajar mengajar, karena rasio jumlah siswa dengan guru sudah di atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun dalam kiprahnya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sekolah tersebut, lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMPN 19 Batam adalah sebagai berikut :

Kondisi Geografis SMPN 19 Batam terletak di daerah perbatasan antara Kota Batam dengan Kec. Moro Kabupaten Karimun. Sekolah ini hadir ditengah masyarakat Pulau Jaloh berkat perjuangan tokoh masyarakat di tambah dengan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan .

Kondisi sosial masyarakat sekitar sekolah adalah homogen. Hal ini bisa dilihat dari mata pencarian masyarakat yang mayoritas adalah nelayan. Kalau dipersentasekan 95 % nelayan dan 5 % pengusaha dan pegawai. Hal ini mempengaruhi terhadap tingkat  perekonomian masyarakat sekolah. Rata- rata pendapatan wali murid berada di bawah UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ini berdampak pada partisipasi masyarakat sekolah di bidang pendidikan minim. Tetapi secara umum masyarakat sekitar sekolah mendukung terhadap keberadaan sekolah dan program-program sekolah.

Kebijakan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan telah memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pengembangan sekolah. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemandirian, fleksibilitas, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan program-program sekolah. Dengan otonomi tersebut yang mendukung terlaksananya manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut mampu untuk menentukan program-pogram kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi dan prestise sekolah sehingga sekolah mampu berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat yang lebih luas.

Kebijakan pemerintah daerah baik propinsi maupun kota yang berkaitan dengan pendidikan memberikan warna tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini secara dinamis berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Isu persaingan global yang terus mengemuka menuntut semua negara untuk dapat bertahan dan bersaing di dunia internasional. Pendidikan merupakan sarana yang strategis untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki kompetensi yang mampu bertahan dan bersaing di dunia internasional.

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi masa kini dan masa mendatang perlu terus diikuti dan disikapi dengan tiada hentinya mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengisi dan membangun cita-cita proklamasi.

Untuk mempersiapkan generasi muda (siswa) dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu persiapan dan penataan yang strategis melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu sistem di mana di dalamnya mengemban misi yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efesiensi pengelolaan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan peningkatan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Kedepan pendidikan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

  1. Terselenggarakannya pendidikan secara demokratis dan berkeadilan tidak diskriminatif,  menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai etika, nilai kultural, dan menghormati kemajemukan budaya.
  2. Terselenggaranya pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan perberdayaan siswa  yang berlangsung sepanjang hayat.
  3. Terselenggaranya pendidikan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan keingintahuan serta mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran
  4. Terselenggaranya pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya santun bagi segenap warga sekolah
  5. Terselenggaranya pendidikan yang ditopang dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran-serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Potret pendidikan  di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam tatanan  pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai beberapa tahun yang lalu  pemerintah telah mengembangkan sekolah standar nasional dan standar internasional. Hal itu ditandai oleh tumbuhnya sekolah  berstandar nasional bahkan berstandar internasional di tanah air. Upaya pemerintah tersebut harus terus dilakukan sehingga 10 sampai 20 tahun ke depan diharapkan SMP di seluruh Indonesia sudah  memenuhi standar nasional sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tentu saja berkaitan hal tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politis, seperti penetapan anggaran pendidikan pada APBN seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selengkapnya

Share This:

Buku Bupena Lengkap perangkat Pembelajaran

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR       TAHUN 2013

TENTANG

SILABUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PADA KELAS VII

  1. PENDAHULUAN
    1. Komponen Silabus

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen:

  1. kompetensi inti;
  2. kompetensi dasar;
  3. materi pembelajaran (materi pokok);
  4. kegiatan pembelajaran;
  5. penilaian;
  6. alokasi waktu; dan
  7. sumber belajar.
  1. Prinsip Pengembangan Silabus

Silabus dikembangkan sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip-prinsip:

  1. Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
  2. Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
  3. Memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir.
  4. Aktual dan Kontekstual.
  5. Fleksibel.
  6. Menyeluruh.
  7. Mencakup pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam ranah kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
  8. Memberi rujukan dan ruang yang lebih luas kepada penulis buku teks pelajaran dan buku panduan guru.
  9. Memberi rujukan dan ruang yang lebih luas kepada guru untuk menyusun perencanaan mengajar.
  1. Mekanisme dan Langkah Pengembangan Silabus
  2. Mekanisme Pengembangan Silabus

Silabus dikembangkan oleh:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Silabus untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu silabus mata pelajaran untuk Kelompok A dan Kelompok B yang bersifat nasional.

  1. Dinas Pendidikan
  1. Silabus yang dikembangkan pada tingkat daerah yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan.
  2. Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi.
  3. Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
  4. Satuan Pendidikan

Silabus yang dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan yaitu silabus muatan lokal yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

  1. Langkah-langkah Pengembangan Silabus
  2. Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
  1. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
  2. keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
  3. keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.
  4. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran (Materi Pokok)

Mengidentifikasi Materi Pembelajaran (Materi Pokok) yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

  1. potensi peserta didik;
  2. relevansi dengan karakteristik daerah;
  3. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
  4. kebermanfaatan bagi peserta didik;
  5. struktur keilmuan;
  6. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
  7. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
  8. alokasi waktu.
  9. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar dengan menerapkan pendekatan saintifik (pendekatan berbasis proses keilmuan). Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

  1. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
  2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
  3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
  4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi.
  5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan dengan menggunakan penilaian otentik, yaitu penilaian yang mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap proses dan hasil sebagaimana adanya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, projek dan/atau produk, penggunaan portofolio, penilaian diri, dan jurnal catatan pendidik/catatan anekdot.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.

Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.

Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.

Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

  1. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

  1. Pengembang Silabus
  1. Pengembangan silabus pada tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.
  2. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh:

Tim Pengembangan Kurikulum provinsi untuk wilayah provinsi.

Tim Pengembangan Kurikulum kabupaten/kota untuk wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau Pusat Kegiatan Guru (PKG).

Share This:

DUPAK Fungsional 2017

PETUNJUK SINGKAT

APLIKASI DUPAK EXCEL 2013

Folder yang paling dibutuhkan adalah folder 00. DUPAK Guru 2017 yang berisi file-file Aplikasi DUPAK Excel 2013 yang saling terkait, sehingga file-file tidak bisa di copy secara terpisah, harus 1 (satu) folder langsung.

Adapun langkah-langkah pembuatan DUPAK ini sangatlah mudah, yaitu:

1. Sebelum mengerjakannya, sebaiknya folder 00. DUPAK Guru 2017 dicopy terlebih dahulu, agar ada cadangan apabila ada kesalahan yang mengakibatkan formula yang ada terhapus atau muncul kesalahan pada pengerjaaannya.

2. Apabila dicopy langsung, maka nama folder hasil copy adalah 00. DUPAK Guru 2017 – Copy, gantilah nama folder tersebut dengan nama guru yang akan dibuatkan DUPAK-nya, misalnya 01. Nama Guru.

3. Buka folder 01. Nama Guru maka ada beberapa file didalamnya, yaitu:

4. Perhatian!!! Bahwa untuk pengisian data disarankan (pada beberapa isian tertentu diharuskan) untuk diawali dengan tanda ‘ sebelum mengetikan isian, misalnya mengetikan nama ‘TITIN SUTINI, S.Pd. dan untuk angka, tanggal dan kode diharuskan diawali dengan tanda misalnya mengetikan NIP ‘196809231991032007 atau tanggal misalnya tmt pangkat ’01-04-2008 atau kode misalnya kode pangkat ’41.

5. Pengerjaan awal dimulai dari file 01. File Data Isian Awal, terdiri dari 5 sheet sebagai berikut: 0. Isian Data Awal, 1. Data Pokok, 2. PAK Lama, 3. PAK Tahunan, dan 4. Data Kode.  Pengisian hanya pada sheet 0. Isian Data Awal dan 2. PAK Lama dan/atau 3. PAK Tahunan (apabila dilaksanakan PAK Tahunan).

Langkah pengisian data adalah sebagai berikut:

  1. Sheet 0. Isian Data Awal

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pengisian data disini adalah :

A. KETERANGAN PERORANGAN

  1. Nama, isikan nama dengan gelar yang telah diperoleh maupun yang masih dalam proses pengajuan sekarang, asal ijazah dan transkrip sudah ada, bukan yang masih dalam proses.
  2. Pangkat dan Jabatan, pangkat tidak selalu harus sama dengan jabatan, bisa saja pangkatnya masih IV/a dan jabatan Pembina Tk. I, misalnya PAK sudah diterima tapi karena PAK masih dalam proses verifikasi, bisa saja langsung mengajukan dalam jabatan baru walau pangkat belum diproses.
  3. TMT Jabatan, untuk mengisi tmt jabatan (masih banyak yang salah), mohon dilihat PAK, lihat kolom III di bawah pada kalimat “Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan tmt ….”, tmt ini yang diisikan.
  4. Kode Tugas Tertentu Lain, diisi dengan pilihan kode 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk guru yang mendapat tugas tertentu lain, dan kode 6 untuk guru biasa.

Sedangkan baris tuliskan tugas tertentu lain diisi dengan nama/sebutan dari tugas tertentu tersebut. Misalnya untuk kode 3 untuk Ketua Program Keahlian/Program Studi atau sejenisnya, maka pada baris tuliskan tugas …, diisi dengan nama/sebutan yang ada, misalnya Ketua Program Studi, hal ini untuk memperjelas tugas tertentu lainnya itu apa atau misalnya Kode 2 untuk Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, dituliskan Wakil Kepala Sekolah, tanpa /Madrasah.

  1. Masa penilaian 16/2009 adalah masa penilaian dalam PKG, sedangkan masa penilaian 84/1993 adalah masa sebelum masa penilaian dalam PKG berlaku atau dilaksanakan dan masa penilaian 84/1993 hanya akan digunakan 1 (satu) kali yang harus berakhir paling lambat 31 Desember 2012 (disesuaikan dengan pelaksanaan PKG di kabupaten/kota masing-masing), setelah berlaku masa penilaian dalam PKG.

B. PENILAIAN KINERJA GURU

a) Jenis Penilaian dipilih dengan memberikan tanda ● sesuai usulan yang diajukan dengan format/teks tertentu yang akan ditampilkan, yaitu pada cover DUPAK dan Surat Pengantar.

  1. Untuk pilihan Kenaikan Jabatan atau Tahunan dapat ditentukan kemudian pada saat format DUPAK akan dicetak, apakah nilai angka kredit kredit telah mencukupi atau belum ? bahwa masa kenaikan jabatan rata-rata adalah 4 (empat) tahun, bisa saja dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ternyata angka kredit telah memenuhi syarat, maka pilihan pada Kenaikan Jabatan.
  2. Sedangkan pilihan Apelan PKB adalah usulan yang telah diajukan, tetapi usul penilaian PKB harus ada yang diperbaiki berdasarkan hasil sidang, maka perbaikan usul PKB khususnya Sub Unsur Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif dapat diajukan pada periode sidang berikutnya.

Isilah isian nomor, tanggal dan perolehan nilai berdasarkan surat pemberitahuan penolakan hasil sidang yang diterima.

b) Tanggal penandatanganan DUPAK diisi dengan kapan DUPAK tersebut akan ditandatangakan ke Pengawas Sekolah/Kepala Sekolah.

Tanggal surat pengantar sekolah diisi dengan kapan DUPAK tersebut akan dikirim ke Sekretariat.

Sedangkan Tanggal surat pengantar dari dinas sebaiknya dikosongkan saja, ini khusus untuk pembuatan surat pengantar untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan dari golongan ruang IV/b ke golongan ruang IV/c.

c) Isian pada no. 3 “jika mengajukan penilaian PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), khusus : “, maka isikan pada kotak publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif apabila ada publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif yang akan diajukan.

d) Tanggal pengamatan, periode pemantauan, dan rentang pemantauan, diisi sesuai dengan tanggal pada lembar asli pelaksanaan pengamatan dan pematauan yang dilakukan penilaia kinerja guru dimana dalam lembar tersebut terdapat tanggal pelaksanaannya.

e) Tanggal persetujuan adalah tanggal dimana “laporan dan evaluasi penilaian kinerja guru” ditandatangani oleh guru yang dinilai, penilai dan kepala sekolah.

f) Tanggal penandatanganan PKG, adalah tanggal PKG dilaksanakan dan dibuat.

C. KEPALA SEKOLAH

Cukup jelas

D. PENILAI

Cukup jelas

D. KOORDINATOR PKB

Cukup jelas

E. KOMITE SEKOLAH

Cukup jelas, data akan muncul pada data supervisi guru dengan tugas tambahan.

  1. Sheet 1. Data Pokok

Sheet untuk menampilkan data yang telah diisikan pada sheet 0. Isian Data Awal, tidak ada yang harus diisikan disini.

  1. Sheet 2. PAK Lama

Sheet untuk mengisikan nilai jumlah perolehan angka kredit lama sesuai yang telah diperoleh pada sel E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, dan A18 untuk mengisikan kode tingkat pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya dan penyesuaian nilai kompoisisi akan secara otomatis diisi sesuai dengan Permendiknas 35/2010, sekali lagi jangan lupa menentukan kode tingkat pendidikan (A18) yang telah diperhitungkan angka kreditnya.

  • Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar atau ijazah, apabila jumlah angka kredit sama dengan ketentuan (S1=100, S2=150, dan S3=200), maka jumlah langsung diisi ke kolom yang ada, apabila jumlah lebih besar dari ketentuan, maka kelebihan jumlah ditambah/dimasukkan ke kolom melaksanakan pengembangan diri, dan apabila jumlah kurang dari ketentuan, maka kekurangan jumlah angka kredit diambil dari unsur penunjang, dan apabila jumlah unsur penunjang kurang dari kekurangan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan, maka jumlah bisa diambil dari unsur utama.
  • Diklat kedinasan serta memperoleh STTPL, jumlah angka kredit dimasukkan pada kolom melaksanakan pengembangan diri sesuai jumlah yang ada.
  • Pengembangan profesi, jumlah angka kredit dimasukkan pada kolom melaksanakan publikasi ilmiah sesuai jumlah yang ada.
  • Jumlah angka kredit pada kolom lainnya, sesuai dengan nama kolom sebelumnya, tidak berubah.

Namun apabila telah memperoleh penetapan angka kredit berdasarkan Permenpan dan RB 16/2009 baik dari PAK Penyesuaian maupun PAK kenaikan jabatan, maka kolom yang diisi adalah tabel Komposisi PAK Lama berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 pada sel Q8, Q9, Q10, Q12, Q13, Q14, dan Q17.

  1. Sheet 3. PAK Tahunan

Digunakan untuk yang melaksanakan PAK Tahunan, bagi yang melaksanakan kenaikan pangkat/jabatan secara bersamaan tidak perlu diisi, karena setiap tahun tidak mengajukan usulan PAK Tahunan.

  1. Sheet 4. Data Kode

Sheet kumpulan data kode yang digunakan dalam aplikasi ini, hanya untuk keamanan sheet ini sengaja disembunyikan.

PERHATIKAN!!! Sebagian besar sheet di dalam aplikasi ini diproteksi sekedar untuk menjaga formula atau link yang ada, adapun untuk membuka proteksi gunakan kata kunci “satria”.

5. Selanjutnya file 02. Daftar Usul PKG yang isian datanya berasal dari file 0. File Data Isian Awal sheet 0. Isian Data Awal kecuali beberapa sheet yang harus diisi. Adapun file 02. Daftar Usul PKG terdiri dari 22 sheet, yaitu:

1) 1. Cover Utama

Untuk halaman depan dari DUPAK Guru, periksa apakah ada kesalahan pengetikan data pada file 0. File Data Isian Awal sheet 0. Isian Data Awal. Apabila sudah sesuai, tinggal dicetak saja.

2) 2.1 SP BP3 Wil V

Surat Pengantar dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V yang dibuatkan khusus untuk kenaikan pangkat/jabatan dari golongan ruang IV/b ke golongan ruang IV/c ke atas.

Periksa apakah data sudah sesuai, apabila sudah sesuai tinggal dicetak saja.

3) 2.2 SP Sekolah

Surat Pengantar dari sekolah yang ditujukan kepada Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V untuk semua kenaikan pangkat/jabatan termasuk untuk kenaikan pangkat/jabatan dari golongan ruang IV/b ke golongan ruang IV/c ke atas.

Periksa apakah data sudah sesuai, apabila sudah sesuai tinggal dicetak saja.

4) 3.1. Verifikasi

Merupakan Lembar Verifikasi Berkas Usulan yang diajukan untuk memudahkan dalam pemeriksaan berkas apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

File ini untuk semua kenaikan pangkat/jabatan termasuk untuk kenaikan pangkat/jabatan dari golongan ruang IV/b ke golongan ruang IV/c ke atas.

Periksa apakah data sudah sesuai dan isikan data yang diperlukan dengan memberi tanda V pada berkas yang diajukan, apabila sudah sesuai tinggal dicetak saja.

5) 3.2. Usul PKB

Merupakan isian untuk usulan penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yaitu Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif. File ini selain sebagai Lembar Penilaian Sub Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Tim Penilai Teknis, data juga untuk pengisian Lampiran III Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

File ini untuk semua kenaikan pangkat/jabatan termasuk untuk kenaikan pangkat/jabatan sampai dengan ke golongan ruang IV/b.

Periksa apakah data sudah sesuai dan isikan data sesuai dengan bukti fisik PKB yang diajukan, apabila sudah sesuai tinggal dicetak saja.

6) 3.3.1. PTK Ke 1

Merupakan isian hanya judul dan waktu penelitian saja yang perlu diperhatikan agar terisi dengan benar, karena Lembar ini akan digunakan untuk penilaian oleh Tim Penilai Teknis khususnya dalam penilaian laporan hasil penelitian tindakan kelas maupun sekolah.

File ini untuk semua kenaikan pangkat/jabatan termasuk untuk kenaikan pangkat/jabatan sampai dengan ke golongan ruang IV/b.

Periksa apakah data sudah sesuai dan isikan data sesuai dengan bukti fisik PKB yang diajukan, apabila sudah sesuai tinggal dicetak saja.

7) 3.3.2. PTK Ke 2

Penjelasan sama dengan  angka 6) 3.3.1. PTK Ke 1, hanya ini untuk PTK yang kedua yang diajukan.

8) 3.3.3. PTK Ke 3

Penjelasan sama dengan  angka 6) 3.3.1. PTK Ke 1, hanya ini untuk PTK yang ketiga yang diajukan.

Apabila mengajukan lebih dari 3 (tiga), silahkan disalin dan disisipkan sheet ini untuk menambahkannya.

9) 3.4. Ijazah Baru

Merupakan isian untuk yang mengajukan usulan penilaian perolehan ijazah baru, isikan dengan data yang benar.

10) 4. Batas Berkas

Tinggal cetak saja.

11) 5. Cover DUPAK

Tinggal cetak saja.

12) 6. Rekap Nilai

Tinggal cetak saja, setelah seluruh proses pengisian data usulan selesai yaitu isian pada sheet 8. Format Baru dan 9. Format Lama serta data usulan yang diisi sudah dianggap sesuai dengan bukti fisik yang diajukan.

Jadi sebelum data isian pada sheet 8. Format Baru dan 9. Format Lama belum diisi, maka sheet 6. Rekap Nilai jangan dicetak.

13) 7. Perorangan

Periksa apakah ada kesalahan pengetikan data pada file 0. File Data Isian Awal sheet 0. Isian Data Awal. Apabila sudah sesuai, tinggal dicetak saja.

File ini untuk semua kenaikan pangkat/jabatan termasuk untuk kenaikan pangkat/jabatan sampai dengan ke golongan ruang IV/b, tapi bisa juga untuk semuanya. Pilihan.

14) 8. Format Baru

Sheet ini tidak untuk dicetak. Isi sesuai dengan usulan penilaian yang diajukan berdasarkan bukti fisik yang diajukan. Pengisian nilai disini tanpa harus diawali dengan tanda , langsung saja diisi dengan angka yang sesuai dan disikan pada kolom (f) saja pada masing-masing tahun sesuai dengan tahun perolehannya.

Sheet ini hanya untuk penilaia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, tapi hal ini tergantung pelaksanan Penilaian Kinerja Guru yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Kolom pada sheet ini untuk sementara hanya sampai penilaian PKG tahun 2016 tetapi sheet yang ada sebetulnya sudah disiapkan sampai dengan tahun 2020 artinya semoga dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.

15) 9. Format Lama

Sheet ini bisa dicetak atau tidak dicetak tergantung pilihan. Isi sesuai dengan usulan penilaian yang diajukan berdasarkan bukti fisik yang diajukan sampai dengan penilaian 31 Desember 2012 atau tergantung pelaksanan Penilaian Kinerja Guru yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Pengisian nilai disini tanpa harus diawali dengan tanda , langsung saja diisi dengan angka yang sesuai dan disikan pada kolom (f) saja pada masing-masing tahun sesuai dengan tahun perolehannya.

Khusus untuk pengisian pada butir kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) baris pilihan angka kredit, maka pada baris ke 1 adalah untuk golongan 2, baris ke 2 adalah untuk golongan 3, dan baris ke 3 adalah untuk golongan 4. Pengisian berdasarkan jumlah semester atau tahun perolehan bukti fisik penilaian.

16) 10. Lampiran I (1)

Apabila telah selesai mengisikan data pada 8. Format Baru dan 9. Format Lama, maka sheet ini tinggal dicetak saja apabila datanya sudah dianggap benar dan sesuai dengan bukti fisik yang diajukan.

17) 11. Lampiran I (2)

Sheet ini sebetulnya tinggal dicetak saja, tetapi apabila ada hal yang ingin ditambahkan sebagai catatan pada kolom Lampiran Pendukung Dupak butir 5 dan butir 6, silahkan diisikan sesuai dengan tambahan catatan yang ingin disampaikan.

18) 12. Lampiran II

Sheet ini diisi hanya pada kolom melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu lainnya sesuai dengan bukti fisik yang diajukan dengan nilai dan kategori yang diperleh berdasarkan hasil pengisian data pada 8. Format Baru .

19) 13. Lampiran III

Sheet ini diisi hanya pada kolom yang sesuai dengan bukti fisik yang diajukan.

20) 14. Lampiran IV

Sheet ini diisi hanya pada kolom yang sesuai dengan bukti fisik yang diajukan.

21) 15. Batas PBM

Tinggal cetak saja.

22) 16. Batas Penunjang

Tinggal cetak saja.

Demikian petunjuk singkat pengisian DUPAK Guru 2017, yang diawali dengan pengisian data pada file 01. File Data Isian Awal khusus pada sheet 0. Isian data Awal dan 2. PAK Lama dan dilanjutkan dengan pengisian data pada beberapa sheet pada file 02. Daftar Usul PKG.

Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi DUPAK Guru 2017 ini dapat membantu kegiatan penyusunan berkas dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru di lingkungan Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V, tidak hanya bagi pengusul tapi juga bagi penilai baik tin penilai maupun tim teknis.

Adapun untuk file lainnya yaitu file 03. PKG GK-MP, 04. PKG BK, 05. PKG Kepala, 06. PKG Wakil Kepala, 07. PKG Ketua Program Keahlian, 08. PKG Kepala Perpustakaan, dan 09. PKG Kepala Laboratorium, bahkan untuk file 10. PKB Evaluasi Diri akan disampaikan pada file terpisah pada saat pelaksanaan PKG pada tahun 2017 yang akan datang. Mudah-mudahan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, untuk informasi lebih lanjut apabila ada hal yang ingin ditanyakan silahkan hubungi dengan WA atau Telegram pada kontak tersedia di website

Contoh Dupak

Share This: