24 Oktober 2019
  • 2:51 pm 8 Standar Nasional Pendidikan
  • 8:42 am RPP Kerajinan Tekstil
  • 8:38 am TUGAS PLPG PERANGKAT PENILAIAN
  • 8:32 am Psykologi Remaja (Madya dan Kelas Remaja)
  • 8:27 am Remedial Pola Bilangan Dan Deret

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 0044/P/BSNP/XI/2017
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu
menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang
mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan
Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14
Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket
A, Program Paket B, dan Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3
Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan
Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Keagamaan Kristen;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan
Dasar dan Menengah.
4
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN
PELAJARAN 2017/2018.
Pasal 1
(1) POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian
Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah
(MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama
Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah
(MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah
Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah
Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama
(SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya
Tahun Pelajaran 2017/2018.
(2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
BSNP ini.
Pasal 2
Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap POS UN ini
akan ditetapkan oleh BSNP dan disosialisasikan melalui surat edaran.

[docupress-document url=’https://drive.google.com/file/d/1GaX3eHZEhHydCSVV6yk4I-wvgHUW6BEo/view?usp=drive_web’/]

Share This:
PARDOMUAN SITANGGANG

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT