Diklat SKP PKB KTI 2016

SALINAN

PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR  35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang  : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

16  Tahun  2009 tentang  Jabatan Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan  Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan  Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia


Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang  Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru  dan


Dosen  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2005


Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4586);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian


Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2008


Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional   Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan  Pemerintah Nomor  74 Tahun 2008 tentang  Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan  Bersama Menteri  Pendidikan Nasional  dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor

14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK  TEKNIS PELAKSANAAN  JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)  Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan  jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian,  beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.

(2)  Guru yang mempunyai kinerja rendah wajib mengikuti pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3)  Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah dapat menunjukkan

kinerja baik, diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 4

Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr.A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM. NIP 196108281987031003

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *