16 Juni 2019
  • 4:42 pm Dokumen 1 20172018
  • 4:35 pm Diklat SKP PKB KTI 2016
  • 4:25 pm Contoh RKS Sekolah
  • 4:17 pm Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah dan Madrasah
  • 4:02 pm Perangkat Bahasa Indonesia dan Kelengkapan guru lainnya

SMPN 19 Batam berada di Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang Batam. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terletak di daerah hinterland. Sebagian masyrakat beranggapan sekolah  hinterland adalah sekolah yang mempunyai mutu di bawah standar. Kalau diukur dari fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dan diperbandingkan dengan sekolah yang berada di batam, memang diakui fasilitas dan sarana prasarana tidak memenuhi standar yang ada, tetapi seiring perkembangan zaman pemerintah tidak menutup mata atas kekurangan ini, dibuktikan pada tahun 2009 Pemko Batam memprioritas pembangungan pendidikan di daerah hinterland.   Pada tahun 2009 Laboratorium sudah berdiri di lingkungan SMP 19 Batam. Kemudian pada tahun 2011 guru PNS yang bertugas sudah mencapai 85%. Ini semua membuktikan bahwa Pemerintah serius membenahi pendidikan di daerah hinterland. Kalau diukur dari kuantitas siswa, SMPN 19 Batam sudah bisa dijadikan RSBN, karena jumlah siswa dalam satu kelas paling banyak adalah sejimlah 20 orang. Ini sangat mendukung dalam proses belajar mengajar, karena rasio jumlah siswa dengan guru sudah di atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun dalam kiprahnya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sekolah tersebut, lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMPN 19 Batam adalah sebagai berikut :

Kondisi Geografis SMPN 19 Batam terletak di daerah perbatasan antara Kota Batam dengan Kec. Moro Kabupaten Karimun. Sekolah ini hadir ditengah masyarakat Pulau Jaloh berkat perjuangan tokoh masyarakat di tambah dengan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan .

Kondisi sosial masyarakat sekitar sekolah adalah homogen. Hal ini bisa dilihat dari mata pencarian masyarakat yang mayoritas adalah nelayan. Kalau dipersentasekan 95 % nelayan dan 5 % pengusaha dan pegawai. Hal ini mempengaruhi terhadap tingkat  perekonomian masyarakat sekolah. Rata- rata pendapatan wali murid berada di bawah UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ini berdampak pada partisipasi masyarakat sekolah di bidang pendidikan minim. Tetapi secara umum masyarakat sekitar sekolah mendukung terhadap keberadaan sekolah dan program-program sekolah.

Kebijakan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan telah memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pengembangan sekolah. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemandirian, fleksibilitas, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan program-program sekolah. Dengan otonomi tersebut yang mendukung terlaksananya manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut mampu untuk menentukan program-pogram kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi dan prestise sekolah sehingga sekolah mampu berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat yang lebih luas.

Kebijakan pemerintah daerah baik propinsi maupun kota yang berkaitan dengan pendidikan memberikan warna tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini secara dinamis berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Isu persaingan global yang terus mengemuka menuntut semua negara untuk dapat bertahan dan bersaing di dunia internasional. Pendidikan merupakan sarana yang strategis untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki kompetensi yang mampu bertahan dan bersaing di dunia internasional.

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi masa kini dan masa mendatang perlu terus diikuti dan disikapi dengan tiada hentinya mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengisi dan membangun cita-cita proklamasi.

Untuk mempersiapkan generasi muda (siswa) dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu persiapan dan penataan yang strategis melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu sistem di mana di dalamnya mengemban misi yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efesiensi pengelolaan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan peningkatan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Kedepan pendidikan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

  1. Terselenggarakannya pendidikan secara demokratis dan berkeadilan tidak diskriminatif,  menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai etika, nilai kultural, dan menghormati kemajemukan budaya.
  2. Terselenggaranya pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan perberdayaan siswa  yang berlangsung sepanjang hayat.
  3. Terselenggaranya pendidikan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan keingintahuan serta mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran
  4. Terselenggaranya pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya santun bagi segenap warga sekolah
  5. Terselenggaranya pendidikan yang ditopang dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran-serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Potret pendidikan  di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam tatanan  pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai beberapa tahun yang lalu  pemerintah telah mengembangkan sekolah standar nasional dan standar internasional. Hal itu ditandai oleh tumbuhnya sekolah  berstandar nasional bahkan berstandar internasional di tanah air. Upaya pemerintah tersebut harus terus dilakukan sehingga 10 sampai 20 tahun ke depan diharapkan SMP di seluruh Indonesia sudah  memenuhi standar nasional sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tentu saja berkaitan hal tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politis, seperti penetapan anggaran pendidikan pada APBN seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selengkapnya

Share This:
PARDOMUAN SITANGGANGPARDOMUAN SITANGGANG

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT